Karst Bukan Bahan Baku Semen

Majalah "Gapura" 2 September 2008

Oleh: Effnu Subiyanto
Mahasiswa MM UGM Jogjakarta,
peserta forum ISKF #1 Yogyakarta

Satu hal yang tidak bisa dijawab oleh peneliti karst ketika penulis menanyakan keterkaitan hasil penelitian dengan kemungkinan strategi kelangsungan ekonomi negara adalah soal partisipasi bisnis. Peneliti muda karst dalam forum Indonesian Scientific Karst Forum (ISKF) Jogjakarta 19-21 Agustus boleh dikatakan berbakat karena tidak banyak peneliti yang memfokuskan soal karst di Indonesia, namun kajiannya harus lebih komprehensif seperti misalnya apa mitigasi peneliti ke depan ketika persoalannya dihadapkan kepada perkembangan bisnis berhubungan dengan karst yang bergerak dengan dinamis.

Disinilah kekurangan para peneliti ISKF karena tidak memberikan rekomendasi alternatif dua arah secara berimbang dari sudut pandang peneliti dan kalangan bisnis sehingga mengurangi bobot penelitian. Betapapun karena forum ISKF Jogjakarta baru digelar pertama kali, diikuti hanya 35 peneliti individual dan tidak seluruhnya membahas soal karst, maka forum berikutnya pada 2010 harapannya lebih baik.

Karst sebetulnya tidak dipakai sebagai bahan baku utama pembuatan semen, yang ditambang oleh pabrikan semen adalah dari jenis batu gamping atau jika dikatakan karst berasal dari jenis karst klasifikasi tiga. Dalam hal komitmen terhadap pelestarian karst, BUMN Semen Gresik (PTSG) sama-sama teguh memegang prinsip. Bisa dibuktikan bagaimana pengelolaan lingkungan PTSG terhadap kawasan kapur di pabrik Tuban.

Reklamasi bekas kawasan penambangan dilakukan dengan intensif sehingga menjadi hutan kembali, seperti di kawasan green-belt Temandang, Kerek dan Koro. Masyarakat sekitar juga diuntungkan karena naiknya air tanah bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar dan sepenuhnya dibantu oleh dana CSR PTSG.

Kontribusi Pabrik Semen
Dari sisi pabrikan, ekspansi pabrik semen nasional sangat dibutuhkan dengan catatan tetap mendukung kelestarian alam dan ekosistem. Dibutuhkan volume semen yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6,2 persen pada tahun 2009 dan lebih besar lagi pada tahun sesudahnya. Sebagai ilustrasi mega proyek Jembatan Surabaya-Madura 5,4 km membutuhkan semen 2,1 juta ton per tahun. Jumlah ini sama dengan kapasitas satu pabrik PTSG, dan tentu saja berdampak terhadap kekurangan semen yang berkonsekuensi kenaikan harga, karena kapasitas pabrik yang semula untuk memenuhi permintaan pasar menjadi berkurang.

Negara juga membutuhkan semen karena diperlukan untuk mendukung mega proyek lainnya seperti Jembatan Jawa Sumatera (JJS) panjang 29 km untuk mengurai kemacetan transportasi setiap tahun di Merak-Bakeuhuni. Proyek senilai USD 10 miliar (dan pasti dieskalasi lebih besar lagi) ini akan dimulai 2013, dan ini sudah diperhitungkan pemerintah karena menunggu pabrik semen nasional benar-benar siap.

Pemerintah juga memerlukan semen untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol yang hingga kini belum direalisasi. Rencana besar seperti membangun jalan tol trans Jawa 1.200 km, trans Sumatera akan semakin mahal dengan kapasitas pabrik semen yang defisit. Diperkirakan belanja infrastruktur pemerintah akan mencapai Rp 180 triliun tahun ini dan akan semakin tinggi tahun mendatang. Dana ini akan menimbulkan multiplier-effect yang besar di tingkat masyarakat karena akan mengurangi pengangguran terbuka mencapai 9,4 juta orang sekarang.

Padahal sekarang pemerintah juga disibukkan dengan pembangunan mega proyek PLN 10 ribu MW. PLTU yang sudah terealisasi adalah PLTU Labuhan, PLTU Indramayu dan PLTU Rembang, konstruksi yang dikerjakan sekarang akan juga menyedot semen. Dari kalangan pabrikan semen yang juga komponen bangsa, merasa bertanggung-jawab terhadap ketersediaan semen untuk kepentingan nasional. Ini menunjukkan antara sisi pemerintah dan kalangan pabrik semen memiliki network dan bukan perencanaan strategi parsial.

Dengan impor semen memang bisa memenuhi pasar dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan menguras kantong devisa. Untuk setiap satu juta ton semen paling tidak dibutuhkan Rp 600 miliar harga FOB negara asal, kocek negara akan berkurang karena harus membayar ongkos kapal, pabean hingga transportasi darat. Bagi keuangan negara yang terus menerus defisit karena dampak kenaikan energi, maka kebijakan impor adalah keputusan yang tragis. Nah, bagi peneliti UGM, LIPI, ASC yang juga komponen bangsa, kacamata global harus ditambahkan agar tidak terjebak dalam miopi yang sempit.

Klasifikasi
Keputusan Menteri ESDM No. 1456K/40/MEM/2000 tentang tata cara pengelolaan karst, salah satu pasal menyebutkan tentang klasifikasi kawasan karst yang boleh ditambang dan tidak. Dengan demikian mengelola kawasan karst memang tidak harga mati dilarang, namun masih melihat potensi ekonomi untuk menyelamatkan karst itu sendiri dengan menggandeng pelaku bisnis.

Dengan adanya PTSG di Jawa Tengah maka akan terbuka peluang bagaimana menyelamatkan kawasan karst itu sendiri, karena PTSG memiliki resource melakukan riset dan membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pabrikan semen yang lebih maju di Eropa ketika mengelola lingkungannya.

Konflik karst adalah pelajaran berharga bagi PTSG, peneliti karst dan masyarakat pada umumnya. Semoga saja hasil penelitiannya benar-benar murni science dan tidak memiliki motif tertentu, seperti komitmen PTSG selama ini terhadap lingkungan. Sekarang mari bersama-sama menunggu klasifikasi karst kawasan Sukolilo oleh Pusat Lingkungan dan Geologi Bandung, dengan harapan betul-betul dihasilkan opini yang jernih.®