Pembangunan PLTN Belum Mendesak

http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id10794.html
Bisnis Indonesia, Rabu 20 Juni 2007


Polemik pembangunan PLTN kembali muncul setelah tertidur tiga dekade lamanya. Namun sejauh ini kontroversi penggunaan nuklir untuk listrik masih terjaga hingga kini. Para pecinta lingkungan, LSM, akademisi dan warga yang akan ketempatan PLTN tentu was-was dengan dampak nuklir ini.

Di sisi lain, pendukung PLTN yang terdiri para ilmuwan nuklir dan industri nuklir tentu saja tidak akan melewatkan kehilangan Rp76 triliun budget yang disediakan pemerintah untuk PLTN Semenanjung Muria ini.

Keterbatasan energi listrik memang mengkhawatirkan beberapa tahun ke depan. Diperkirakan Indonesia memerlukan hingga 100 GWe (gigawatt electric) sampai dengan 2015, sementara kapasitas produksi nasional hanya mampu memenuhi 33 Gwe. Karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5/2006 tentang kebijakan energi nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 dan 72 tahun 2006 tentang percepatan pembangunan mega proyek PLTU 10.000 MW (megawatt). Pemerintah juga menciptakan cetak biru energi nasional dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2006-2015.

Krisis batubara

Rencana mega proyek 10.000 MW PLTU sendiri sebetulnya menyimpan kepesimisan di tingkat sinergi kebijakan dengan aspek lainnya. Persoalan pasokan batubara yang menjadi bahan bakar utama PLTU, tidak cukup matang direncanakan dalam grand design strategi nasional.

Produksi batubara lima tahun terakhir ini dieksploitasi besar-besaran untuk memenuhi pasar ekspor. Tawaran harga US$ 82 per ton benar-benar menggiurkan bagi 523 perusahaan penambang nasional sehingga membiarkan industri dalam negeri menjerit kekurangan pasokan. Sementara itu pungutan ekspor lima persen sejak November 2006 rupanya tidak cukup kuat melakukan kontrol batubara.

Jaminan deposit batubara nasional sebetulnya sangat cukup untuk menopang produksi 10.000 MW bahkan lebih. Cadangan batubara saat ini diperkirakan masih mampu bertahan hingga 150 tahun ke depan. Produksi penambangan batubara 2007 ini diperkirakan akan mencapai 205 juta ton, padahal kebutuhan dalam negeri masih sekitar 60 juta ton terbanyak dipakai sektor listrik, atau 68% produk nasional, sisanya dilempar ke pasar ekspor.

RUPTL seharusnya secara strategis sudah meng-cover kemungkinan krisis batubara ke depan dengan semakin memperketat perdagangan produk ini ke luar negeri.

China, Amerika dan Australia yang merupakan produsen batubara terbesar hanya mengizinkan ekspor maksimal 10 persen produk nasional. Mereka lebih memilih melindungi kepentingan untuk pemakaian domestik dan mencegah ketergantungan impor dengan menghemat eksplorasi tambang milik sendiri. Harus diakui bahwa implementasi sinergi mereka lebih terintegrasi dibandingkan dengan garis kebijakan pemerintah Indonesia.

Uranium-235 yang menjadi bahan baku PLTN sebetulnya lebih parah krisisnya dibandingkan dengan batubara. Dari riset MIT (Massachussets Institute of Technology) dan World Nuclear Association 2006, dengan konsumsi uranium 64 kilo ton per tahun dan pertumbuhan energi listrik 2,5% maka uranium-235 akan habis pada 30 tahun ke depan.

Jika bahan uranium-235 telah habis, ada dua skenario yang ditawarkan agar PLTN tetap beroperasi. Pertama dengan reprosesing uranium-235 bekas menjadi plutonium, dan ini menjadikan negara kita amat tergantung dengan negara lain, karena teknologi reprosesing demikian tinggi dan amat mahal. Di samping itu bahan plutonium adalah bahan proliferasi untuk membuat senjata nuklir, sekali lagi Indonesia akan berada dalam pengawasan IAEA (International Atomic Energy Agency), sebagaima-na sekarang mengawasi Iran.

Skenario ke dua yang tidak dire-komendasikan adalah dengan menggunakan teknologi fast breeder reactor (FBR), karena masih dalam bentuk prototipe ukuran laboratorium. Baru Rusia yang bisa mengoperasikan teknologi FBR, itu pun dilaporkan masih sering terjadi kecelakaan.
PLTN yang direncanakan dibangun di Semenanjung Muria Jepara pada 2010 (procurement dimulai 2008), operasional 2016, sebetulnya tidak bisa dikategorikan dengan crash program kalau melihat infrastruktur yang dimiliki PLN saat ini.

Tercatat PLN masih memiliki 18 generator dual firing PLTGU yang belum dioperasikan maksimal. Letak ketidakefisienan generator ini adalah pemakaian BBM solar dan HSD (high speed diesel), dengan konversi energi seperti gas, PLN sebenarnya memiliki peluang menghemat biaya operasional hingga Rp 23,3 triliun per tahun.

Di samping itu pembangunan PLTN yang mencapai enam tahun sejak konstruksi awal tentu tidak bisa dibandingkan dengan pembangunan PLTU. Pola operasional PLTN juga lebih mirip mekanisme ladang berpindah, jika sudah sampai pada satu cycle yakni kubah confinement sudah jenuh oleh radioaktif, maka operasional PLTN berakhir. Satu cycle itu sekitar 30 tahun dan PLTN harus dibangun di tempat lain, padahal lahan bekas PLTN tidak bisa dimanfaatkan manusia hingga berabad-abad lamanya.

Energi alternatif

Negeri ini banyak memiliki sumber daya alam yang masih melimpah. Energi angin, sinar matahari, panas bumi dan gelombang laut belum pernah disentuh. Padahal, jika dimanfaatkan secara maksimal, di samping akan menjaga kelestarian alam, deposit sumber daya alam yang seka-rang masih disimpan di perut bumi bisa diwariskan untuk generasi mendatang.
Keunggulan PLTN menurut Menristek Kusmayanto Kadiman hanyalah pada sisi ekonomi, sementara aspek sosial, jaminan keselamatan dan ketergantungan dengan teknologi yang belum kita kuasai luput dipertimbangkan.

Murahnya biaya perawatan dan operasional PLTN sehingga mengakibatkan harga jual listrik PLTN dengan PLTG selisih US$ 0,4 sebetulnya tidak signifikan dibandingkan risiko yang akan dihadapi rakyat Indonesia.

Kasus meledaknya reaktor nuklir Chernobyl Rusia pada April 1986 adalah bayaran konkrit selisih harga jual listrik yang disebut ekonomis dibandingkan dengan generator konvensional. Tidak kurang dari 31 penduduk sekitar reaktor jenis BWR (Boiling Water Reactor) Chernobyl menjadi korban tewas, sementara ratusan luka parah, anak-anak terlahir dengan cacat bawaan sementara lahan masih terkontaminasi limbah radioaktif.

PLTN, jika seperti ini bukan ekonomis lagi, namun menjadi malapetaka peradaban manusia. Pemerintah sebaiknya berpikir ulang untuk membangun PLTN di Indonesia.

Oleh Effnu Subiyanto
Mahasiswa Magister Manajemen UGM Yogyakarta